Prodi Agribisnis UM Bandung Siap Mencetak Wirausaha Muda Indonesia

Secara historis, Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung dan sepuluh prodi lainnya yang disahkan melalui Surat Keputusan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 1987/A4/HK/2016 tentang ijin pendirian Universitas Muhammadiyah Bandung. Sebagai Program Studi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, Prodi Agribisnis UM Bandung tidak hanya mempelajari dan mengembangkan ilmu ekonomi pertanian dan manajemen usaha agribisnis tetapi juga mempelajari mata keIslaman. 

Prodi Agribisnis UM Bandung memiliki kekhasan kurikulum yang tidak dimiliki oleh program studi sejenis pada perguruan tinggi lain yakni adanya program Pengembangan Bisnis. Program Pengembangan Bisnis ini terdiri dari empat rangkaian mata kuliah, yaitu Pengembangan Bisnis I (Perencanaan Usaha Agribisnis), Pengembangan Bisnis II (Pembuatan Produk dan Manajemen Produksi), Pengembangan Bisnis III (Praktek Pemasaran dan Manajemen Pemasaran), dan Pengembangan Bisnis IV (Evaluasi dan Pengembangan Usaha). Keempat rangkaian mata kuliah tersebut meliputi kegiatan praktis dan teoritis. Target output-nya adalah terbentuknya rancangan bisnis dan praktek usaha agribisnis dalam skala kecil kelompok mahasiswa mulai dari pembuatan produk, kegiatan pemasaran, sampai pada evaluasi dan rencana strategis pengembangannya pasca mahasiswa menjadi alumni.

Dengan rangkaian mata kuliah tersebut maka Prodi Agribisnis UM Bandung siap mencetak wirausaha agribisnis muda Indonesia yang rintisan usahanya dimulai sejak dari masa kuliah. Struktur kurikulum Prodi Agribisnis menunjukkan bahwa di semester tiga mahasiswa sudah dapat memulai rancangan bisnisnya. 

Sebagai Prodi yang bernaung di bawah institusi Muhammadiyah, Prodi Agribisnis UM Bandung juga memiliki keunggulan keilmuan nilai-nilai Islami yang diperoleh selama 4 semester dengan beban 2 SKS per semester. Mata kuliah ini pun dilengkapi dengan praktik dan teori sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Mampu memegang teguh dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam budaya kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk memiliki knowledge tetapi juga skill untuk bersaing di dunia kerja termasuk di dalamnya adalah soft skill. Beberapa soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja antara lain skill interpesonal, intrapersonal, leadership, kreativitas dan inovasi yang akan mendukung kinerja efektif dalam budaya kerja. Untuk menggali dan mengembangkan soft skill mahasiswa, Prodi Agribisnis UM Bandung memfasilitasi perangkat lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk mengembangkan minat, bakat, dan soft skill. 

Lembaga kemahasiswaan bekerjasama dengan seluruh dosen dan civitas akademika di lingkungan UM Bandung untuk mendorong dan memfasilitasi mahasiswa agar terlibat aktif dalam menyelenggarakan dan atau mengikuti berbagai kegiatan seperti kompetisi ilmiah, seminar, karya tulis, hibah, kompetisi perencanaan bisnis, dan program kreativitas lainnya. Untuk memacu motivasi mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan, Prodi Agribisnis secara khusus membuat standar penilaian aktif kemahasiswaan dalam bentuk transkrip nilai aktif kemahasiswaan yang meliputi penilaian kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi ekstra kampus.

Saat ini, Universitas Muhammadiyah Bandung sedang melakukan penjaringan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2016/2017. Terdapat 11 Program Studi yang terbagi menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Sosial Humaniora dan Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun Program Studi meliputi :

1. Agribisnis,
2. Psikologi,
3. Kriya,
4. Administrasi Publik,
5. Ilmu Komunikasi,
6. Teknologi Pangan Halal,
7. Informatika,
8. Teknik Industri,
9. Farmasi,
10. Teknik Elektro, dan 
11. Bioteknologi

Jadwal penting untuk penerimaan mahasiswa baru antara lain :

1. Pendaftaran 1 Agustus 2016 - 9 September 2016
2. Psikotes 10 September 2016
3. Pengumuhan hasil Psikotes 20 September 2016
4. Registrasi 23 September 2016
5. Forum taaruf dan orientasi mahasiswa baru 24 - 25 September 2016
6. Mulai perkuliahan 26 September 2016

Formulir pendaftaran dapat diperoleh di kampus UM Bandung Jl. Palasari No. 9A Kota Bandung, pukul 08.00-16.00 WIB atau kontak pendaftaran melalui nomor 081323000222 / 081313962200 (Ibu Riri). 

Informasi mengenai program studi Agribisnis dapat dilihat di www.agribisnis-umbandung.com

Read more »

Fenomena Raskin dan Inovasi Perangkat Monitoring Evaluasi

Kemarin saya terkaget-kaget saat tahu bahwa keluarga saya mendapat jatah beras miskin (raskin) 5 kg. Maklum jarang pulang kampung jadi kaget juga saat tahu kabar itu. Kami bukan keluarga kaya, tapi alhamdulillah punya sawah dan kebun yang sangat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk dikonsumsi ataupun dijual lagi. Berkarung-karung padi hasil panen saya lihat masih teronggok di rumah.

Mirisnya berasnya jelek banget, kalah jauh kualitasnya dari beras yang kami panen dari sawah sendiri. Mungkin stok lama atau memang kualitasnya yang memang jelek. Ukuran berasnya kecil, sudah agak kekuningan warnanya karena berjamur, dan agak bau apek. Beras raskin itupun kata ibu lebih sering jadi santapan lezat si ayam ketimbang dimasak. Jangan salahkan kami kalau akhirnya hanya jadi santapan ayam karena dari wujudnya saja sudah tidak menarik. Saya bilang sama ibu untuk diberikan saja ke orang lain yang lebih membutuhkan, khawatir jika itu salah ngasih. Tapi penjelasan ibu lebih bikin saya kaget lagi bahwa ternyata semua warga desa mendapatkan jatah raskin tersebut, termasuk orang-orang kaya. Nah loh?! Untuk yang kategori miskin diberi jatah 15 kg per KK, sedangkan untuk kategori warga menengah ke atas dikasih jatah 5 kg per KK.

berasnya seperti tampak yang sebelah kiri, meski yang ini saya copy dari google

Saya tidak tahu ini kekeliruan siapa? Pemerintah desa? Pemerintah daerah? Pemerintah pusat? Ataukah memang peraturannya telah berubah bahwa raskin boleh diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat (semua kelas ekonomi)? Sependek yang saya tahu, beras miskin hanya diperuntukan bagi warga miskin. Jatahnya di awal program ini dibuat sebesar 20 kg per KK. Atau bisa jadi kriteria warga miskin ini yang definisnya berbeda antara pemerintah pusat yang pakai standar BPS dan pemerintah desa yang biasanya ada yang pakai standar sendiri. Sebagai contoh ketika saya melakukan survey jumlah rakyat miskin untuk pra kegiatan wirausaha sosial, perangkat desa mengatakan mereka punya standar sendiri untuk kategori miskin warganya, tidak hanya dilihat dari jumlah penghasilan dan jenis pekerjaan tapi juga dilihat dari barang “mewah” yang mereka miliki, seperti motor, televisi. Jadi kalaupun penghasilannya cukup besar tapi tidak punya televisi atau sepeda motor masih masuk kategori miskin menurut versi mereka. Sedangkan kategori miskin BPS biasanya hanya mengacu pada jumlah pendapatan.

Problem pemberian beras raskin yang tidak tepat sasaran ini rupanya juga terjadi di banyak wilayah. Bahkan ada yang lebih parah, berasnya tidak sampai kepada warga tapi malah dijual kepada penadah oleh penyalur raskinnya. Kasus beras yang ditukar dengan kualitas yang lebih jelek juga banyak. Apakah desa saya masuk kriteria terakhir ini juga? Wallau’alam. Intinya bisa jadi semua layer penanggungjawab raskin turut andil dalam ketidaktepatan sasaran program ini.

Saya sangat mengapresiasi program ini karena sangat membantu ketahanan pangan rakyat miskin. Namun perlu pengawasan atau sistem monitoring dan evaluasi yang ketat dan sistematis untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tepat sasaran. Sistem monitoring evaluasi dari top level ke middle level atau dari middle level ke lower level ini yang masih lemah sehingga banyak celah yang dapat ditembus oleh oknum-oknum.

Saya punya mimpi ke depan bulog punya perangkat ITC (Information Technology Communication) untuk mengapdate semua kegiatan penyaluran raskin secara online. Modelnya seperti perangkat ITC quick count pemilu. Jadi begitu beras dari pusat disalurkan, pemerintah desa akan mengisi laporan penyaluran secara online sehingga bisa diupdate setiap saat oleh tim monev bulog. Dari laporan itu nanti akan ketahuan daerah mana yang penyalurannya tepat waktu, berapa jumlah yang tersalurkan, berapa jumlah penerima di tiap daerah, dll. Penyaluran beras tepat waktu akan bermanfaat untuk menjaga kualitas beras agar tetap baik (tidak berjamur dan apek). Dengan mengetahui jumlah beras yang tersalurkan dan jumlah penerima juga akan mempersempit ruang bagi oknum-oknum untuk menyelewengkan bantuan. Hasil monev ITC ini juga akan menjadi bahan rancangan strategis program bantuan di Indonesia.

Kamu punya ide lain agar penyaluran raskin tepat sasaran? Mari dieksplor disini.

source

image 1: https://m.tempo.co/read/news/2013/01/08/058452977/beras-raskin-puluhan-kk-di-cianjur-disunat

image 2: http://foto.bisnis.com/view/20150811/461479/beras-raskin-tak-layak-konsumsi

Read more »

Membangun Daya Saing Pangan Lokal di Pasar Modern

Indonesia memiliki produk olahan pangan lokal yang sangat beragam, baik yang berbentuk makanan utama, snack ringan, maupun minuman. Diversifikasi pangan ini biasanya berasal dari bahan baku utama singkong, ubi jalar, sagu, jagung, talas, buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, maupun kacang-kacangan. Sayangnya pangan lokal kurang diminati di negeri sendiri. Perubahan gaya hidup, sosial budaya, perkembangan ekonomi, kebiasaan masyarakat makan di luar, gencarnya promosi makanan cepat saji dan makanan instan telah menggeser kedudukan pangan lokal di negeri ini.

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih familiar dengan produk asing dibandingkan pangan lokal. Hal ini dipicu oleh pergolakan besar dalam cara pandang dan gaya hidup manusia secara umum. Munculnya jaringan toko ritel yang bersamaan dengan penggunaan supermarket dan convenience store telah mengubah saluran pemasaran produk makanan secara drastis. Pada fase ini sebagian besar konsumenpun beralih untuk berbelanja di toko ritel modern karena menyediakan pilihan produk yang lebih variatif dan praktis.

Seperti dilansir di worldbank.org bahwa pasar ritel modern sedang marak di Indonesia, pertumbuhannya mencapai 20% per tahun sejak dicabutnya pembatasan ritel pada tahun 1998. Sumber yang sama menyebutkan bahwa pasar swalayan menguasai 30% ritel makanan di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan teknologi dan usaha pengolahan makanan pada berbagai skala menuntut pasar yang lebih kuat dan luas untuk menyerap banyaknya output yang dihasilkan. Sejumlah perusahaan pemasaran menangkap ini sebagai peluang sehingga lahirlah jaringan toko ritel modern. Di Indonesia terdapat beberapa jenis toko ritel modern, yakni minimarket, hypermarket, supermarket, dan convenience store. Perbedaannya terletak pada luas lahan, omset bulanan, pelayanan, dan jumlah barang yang diperdagangkan.

Tahun 2004, market share omset ritel pasar modern mencapai 70,5% dari total omset ritel modern di Indonesia dan meningkat menjadi 78,7% pada tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Berdasarkan data AC Nielsen Asia Pasific Retail and Shopper Trend 2005 sebagaimana dikutip oleh Euis Sholiha (2008) menyebutkan bahwa berdasarkan analisis rasio keinginan masyarakat di negara Asia Pasifik (kecuali Jepang) menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional menurun sedangkan keinginan masyarakat untuk berbelanja di pasar modern cenderung meningkat sebanyak 2% per tahun.

Fakta lain tentang pasar modern menunjukkan bahwa daya serap ritel modern terhadap produk UKM dalam negeri masih rendah, yakni sekitar 30-40% sampai tahun 2014. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hendri Hendarta, Ketua Asosiasi Penguasan Ritel Indonesia (APRINDO) Jawa Barat. Produk UKM yang diserap antara lain makanan, minuman, hasil pertanian, serta hasil kerajinan industri rumahan. Tidak dijelaskan secara rinci berapa persen daya serap ritel khusus untuk produk pangan. Dengan kata lain bahwa produk ritel modern didominasi oleh produk Multinational Company atau bahkan produk impor. Maka tidak mengherankan jika pangan lokal kurang diminati karena keberadaannya di ritel modern juga masih sedikit dan bisa jadi kalah bersaing dengan produk dari luar.

Peluang produk lokal untuk masuk ke ritel modern sebenarnya sangat terbuka lebar sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjual 80% produk lokal atau produk buatan Indonesia. APRINDO secara tegas mengatakan sangat terbuka terhadap produk lokal khususnya dari UKM. Bahkan PT Carrefour yang berpartisipasi dalam acara Pameran Pangan Nusa 2014 menargetkan untuk dapat menyerap 200-300 produk UKM potensial.

Kendala yang dihadapi UKM pengolahan makanan untuk menembus pasar modern adalah lemahnya daya saing produk, meliputi kualitas rasa, kemasan, dan kontinuitas. Perwakilan dari PT Carefour mencontohkan bahwa beberapa produk dari peserta pameran telah memenuhi standar mereka namun belum mampu memenuhi pasokan yang kontinyu mengingat ritel modern sangat menghindari kekosongan produk.

Syarat utama produk untuk masuk ke pasar modern adalah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai pangan, dan nilai gizi. Sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, maka ritel modern tentu sangat bertanggungjawab terhadap kualitas produk yang dipasarkan. Hal ini menuntut pordusen makanan untuk berinovasi dalam meningkatkan daya saing produk, yang meliputi kualitas produk, akses pasar, dan kontinuitas.

Kualitas produk makanan yang utama yakni rasa, nilai pangan, dan nilai gizi. Produk berkualitas saja tentu belum cukup, maka disini dibutuhkan inovasi sehingga pangan lokal yang dikenal sebagai pangan tradisional ini menjadi produk yang kompetitif di pasar. Inovasi misalnya dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk, rasa, dan kemasan. Riset pasar menjadi bagian yang penting dalam hal ini sehingga produsen dapat menggali informasi dari para pesaing, informasi pasar, dan lingkungan sehingga produsen dapat meluncurkan produk yang memenuhi persyaratan pasar (ritel) dan preferensi kosumen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa design kemasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sehingga pemilihan kemasan menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan daya saing produk.

Sebuah produk yang baik dan berkualitas tidak akan menghasilkan penjualan jika tidak tersedia di pasar. Maka mendekatkan produk kepada konsumen menjadi penting, caranya dengan membuka akses pasar dan menghadirkan produknya di banyak tempat. Salah satunya adalah bekerjasama dengan jaringan ritel modern yang kini tersebar hampir di setiap daerah di Indonesia. Belum banyak produk UKM yang mampu menembus ritel modern karena ketatnya syarat kualitas produk. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen untuk menghasilkan produk berkualitas. Distribusi pasar yang luas perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, baik itu menyangkut bangunan rumah produksi, jalan, maupun alat transportasi. Ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai.

Selanjutnya perlu dilakukan penguatan sistem sehingga supply chain manajemen dalam penyediaan stok produk dapat berjalan dengan baik. Bagi perusahaan besar tentu tidak sulit untuk memenuhi kualifikasi ini. Permasalahan akan terjadi di tingkat UKM yang rata-rata merupakan perusahaan keluarga dan kemampuan modal usaha terbatas. Disinilah perluanya intervensi pihak ketiga untuk membangun kolaborasi antara jaringan UKM sejenis, jaringan ritel modern, pemerintah, dan lembaga penelitian atau akademisi. Model ini salah satunya diterapkan oleh Value Chain Center (VCC) Unpad yang berperan sebagai konsolidator dalam menjembatani bertemunya berbagai stakeholder, yakni akademisi yang membantu transfer teknologi kepada petani, UKM tani, perusahaan eksportir sebagai pembuka akses pasar, dan pemerintah daerah sebagai penyedia infrastruktur untuk memenuhi supply chain sayur dan buah segar untuk memenuhi permintaan pasar ekspor ke Singapura.

Tahun 2015 Indonesia sudah dihadapkan pada ASEAN Free Trade Area (AFTA). Negara-negara yang tergabung dalam AFTA harus menghilangkan semua halangan tarif maupun non tarif untuk menciptakan kawasan perdagangan regional Asia Tenggara yang benar-benar bebas. Contoh konkrit adalah penurunan tarif impor menjadi 0-5% saja bahkan pada akhirnya keseluruhan tarif impor akan dihapuskan menjadi 0%. Dengan 240 juta penduduknya Indonesia akan menjadi pangsa pasar empuk dalam pertarungan AFTA. Dan tak bisa kita pungkiri bahwa produk impor telah membanjiri pasar di negeri ini. Disisi lain AFTA akan membawa dampak positif bagi produsen yang sudah efisien sehingga akses pasar internasional terbuka lebar. Namun juga membawa dampak negatif bagi produsen yang belum efisien sehingga produknya kalah bersaing dengan produk impor.

Dengan demikian pemerintah dan segenap stakeholder terkait perlu segera menyikapi perkembangan kompetitif produksi dunia, khususnya untuk menghadapi AFTA 2015 yang tinggal menghitung hari. Adalah menjadi sebuah kewajiban untuk menjadikan manfaat yang diperoleh AFTA nanti jauh lebih besar daripada ongkos yang dikeluarkan negara untuk AFTA. Logikanya adalah jika produk lokal di ritel pasar modern lokal saja ditolak bagaimana dengan di pasar internasional yang standar kualitasnya lebih tinggi. Maka jika produk dalam negeri ingin kompetitif dengan produk asing, upaya peningkatan daya saing produk lokal menjadi sebuah keharusan dengan dukungan sistem dan investasi yang memadai. 

Referensi

Anonim. Maraknya Pasar Swalayan di Indonesia Mmebuka Peluang Baru bagi Pasar Tradisional Petani. http://go.worldbank.org/UHDNNSE4Z1

Anonim. 2014. Pameran Pangan, Carrefour Incar 300 Produk UKM. http://industri.bisnis.com/read/20140524/100/230553/pameran-pangan-carrefour-incar-300-produk-ukm

Euis Sholiha. 2008. Analisis Industri Ritel di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 15 no.2, hal 128-142, ISSN: 1412-3126.

Maulana, Ginanjar Adi/Ria Indhryani. 2014. Serapan Produk UKM di Pasar Ritel Jabar Baru 40%. http://news.bisnis.com/read/20140424/77/222056/serapan-produk-ukm-di-pasar-ritel-jabar-baru-40

Pandin, Marina L. 2009. Potret Bisnis Rite di Indonesia: Pasar Modern. http://www.academia.edu/1069998/Potret_Bisnis_Ritel_Di_Indonesia_Pasar_Modern

Perdana, Tomy and Kusnandar. 2012. The Triple Helix Model for Fruits and Vegetables Supply Chain Management Development Involving Small Farmers in Order to Fulfill the Global Market Demand: a Case Study in “Value Chain Center (VCC) Universitas Padjadjaran”. Procedia-Social and Behavioral Sciences 52 p.80-89.

Wulandari, Dinda. 2014. Pengusaha Ritel Minta UKM Untuk Benahi Kemasan. http://m.bisnis.com/industri/read/20140306/12/208461/pengusaha-ritel-minta-ukm-harus-benahi-kemasan

Tulisan ini dimuat di http://beranda-miti.com/membangun-daya-saing-pangan-lokal-di-pasar-modern/

Read more »

Membangun Sosialteknopreneur di Indonesia

aktivitas masyarakat Dusun Bedukan, Pleret, membuat pupuk organik (doc. RCDC MITI Pleret)

Tidak ada bangsa yang sejahtera dan dihargai bangsa lainnya tanpa kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi akan dapat dicapai jika ada spirit kewirausahaan yang kuat dari bangsanya. Negara Cina merupakan salah satu contoh yang patut kita tiru. Setelah menggelar pesta akbar Olimpiade pada tahun 2008, mereka kembali membuat dunia berdecak kagum dengan kesuksesan para astronotnya berjalan-jalan di angkasa luar. Dan kini, dunia menantikan Cina turun tangan dalam membantu mengatasi krisis keuangan global. Tanpa kemajuan ekonomi negara, Cina tentu tidak dapat melakukan itu. Dan salah satu faktor kemajuan ekonomi di Cina adalah semangat wirausaha yang tinggi dari masyarakatnya dan didukung penuh oleh pemerintahnya.

Negara maju pada umumnya memiliki wirausaha yang lebih banyak ketimbang negara berkembang, apalagi negara miskin. Amerika Serikat misalnya memiliki wirausaha 11,5% dari total penduduknya. Sektor swasta selaku pelaku ekonomi di Amerika dapat menyumbang pendapatan nasional negara sebesar 10% pada tahun 1994. Singapura memiliki wirausaha sebanyak 7,2% dari total penduduknya. Maka wajar jika perkembangan ekonomi di Singapura jauh melesat melebihi negara-negara lain di ASEAN.

Bangsa Indonesia dengan segala potensi kekayaan alamnya ternyata hanya memiliki 0,81% wirausaha dari total penduduknya. Secara historis dan konsesus, sebuah negara harus memiliki minimal 2% wirausaha agar bisa menjadi negara maju. Jika dilihat dari jumlah SDA, negara Indonesia selayaknya sudah berada dalam jajaran negara maju. Sebagai contoh Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, tapi ternyata Indonesia tidak menjadi penghasil coklat terkemuka. Bandingkan dengan Swiss yang tidak memiliki lahan untuk menanam pohon kakao namun mampu menjadi produsen coklat terkemuka di dunia. Bangsa Jepang tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia, namun negara ini bagaikan pabrik raksasa yang memasok sebagian besar kebutuhan manusia. Mengapa demikian? Karena dua negara tersebut memiliki kekuatan dibidang wirausaha dan teknologi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, maka wirausaha dan teknologi menjadi kunci penting bagi perkembangan ekonomi suatu bangsa.

Untuk mempercepat pertumbuhan wirausaha berbasis teknologi di Indonesia, sebaiknya ada upaya yang serius dan terorganisir untuk menciptakan orang-orang yang mampu mengambil peluang yang ada dan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan orang lain. Maka kegiatan sosialteknoprenuership sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menyediakan dana, mendukung ide dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berteknopreneur secara terorganisir. Untuk selanjutnya, jika lembaga ini sudah berkembang maka akan menciptakan teknopreneur dan sosialteknopreneur baru di masyarakat. Maka disini sistem kaderisasi akan berjalan secara kelembagaan dan alamiah.

Keistimewaan sosioteknopreneurship adalah keberanian para pelakunya untuk mengubah dan menghadirkan hal yang baru (inovatif) dengan menggunakan sentuhan teknologi dalam produk ataupun proses produksinya. Inovasi ini biasanya dilakukan secara mendasar dan berkesinambungan. Artinya metode yang dilakukan oleh para sosioteknopreneur pada produk ataupun proses produksi selalu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan inovasi teknologi. Hal ini menjadikan produk sosioteknopreneur memiliki positioning yang tinggi di pasaran dibandingkan produk sejenis yang tanpa sentuhan teknologi.

Mengapa sosioteknopreneur penting di Indonesia?

Kita ambil satu studi kasus dalam bidang ketahanan pangan karena penyedia bidang ini merupakan unsur mata pencaharian utama bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi agraris yang sangat besar. Dalam mencapai ketahanan pangan Indonesia, berbagai riset telah dilakukan dan telah berhasil ditemukan berbagai varietas unggul padi, jagung, kedelai, atau plasma nutfah talas, ubi kayu, rekayasa genetik untuk pohon pisang, kedelai, nanas, dan beberapa buah-buahan lain. Atau contoh hasil riset lain dalam pengadaan unsur pendukung ketahanan pangan, misalanya penelitian mengenai teknologi pembuatan pupuk dan pestisida ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Dalam riset bidang peternakan telah berhasil dikembangkan vaksin ternak, kit radioimunoassay untuk meningkatkan inseminasi buatan, dan berbagai pakan multinutrisi untuk ternak.

Namun kondisi yang kontras masih kita saksikan. Sektor pertanian masih mengalami problem yang cukup serius. Berdasarkan kajian Avila dan Evenson (2004), total factory productivity (TFP) Indonesia untuk tanaman pangan menurun dari 3,95% (1961-1980) menjadi -0,78% (periode 1981-2001). Dan untuk sektor peternakan menurun dari 3,08% (1961-1980) menjadi 2,41% (1981-2001). Data statistik tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercata sebanyak 15,42% dari total penduduk Indonesia, dan pada Maret 2009 jumlahnya menurun menjadi 14,15%. Yang lebih memprihatinkan adalah 63,5% jumlah penduduk miskin tersebut adalah masyarakat desa yang sebagian besar mata pencahariannya petani dan buruh tani. Fakta lain dari World Economic Forum (WEP) tahun 2009 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada pada posisi 54 dari 133 negara. Lebih jauh WEP menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada area transisi dari kelompok negara yang ekonominya bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam (factor driven) menuju kelompok negara yang ekonominya mengandalkan efisiensi (efficiency driven). Sementara itu, negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) yang merupakan kelompok negara maju, ekonominya bergantung pada inovasi (innovation driven) berbasis teknologi.

Banyaknya hasil riset dan beberapa kondisi riil di masyarakat di atas menunjukkan bahwa kontribusi teknologi belum terdeteksi dalam sektor ketahanan pangan di Indonesia sehingga proses produksi tidak berlangsung efisien. Padahal teknologi hanya akan memberikan kontribusi pada bidang ekonomi jika diadopsi dalam produk atau proses produksi, seperti halnya di negara-negara maju. Oleh karena itu harus dilakukan sebuah intermediasi teknologi kepada masyarakat dan pendampingan intensif oleh para akademisi (mahasiswa) sehingga penerapannya lebih optimal. Pendampingan intermediasi teknologi ini dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dihasilkan sebuah perubahan yang signifikan pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Implementasi teknologi dalam kegiatan usaha masyarakat secara bottom up menjadi unsur yang cukup mendasar bagi kapabilitas bangsa yang akan berpengaruh pada pengembangan ekonomi bangsa dan negaranya.

Sosioteknopreneurship merupakan pilihan yang tepat sebagai salah satu bentuk intermediasi teknologi dan pendampingan intensif kepada masyarakat Indonesia mengingat keunggulan kearifan sosial masyarakat pedesaan masih sangat tinggi. Kegiatan ini sebaiknya juga diprioritaskan untuk masyarakat pedesaan yang pada umumnya memiliki potensi lokal yang sangat potensial untuk dikembangkan namun masih minim inovasi teknologi dan keterbatasan akses modal. Desa inovasi mandiri sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat hanya dapat dicapai melalui terciptanya modal sosial, dimana nilai-nilai lokal baik yang berupa potensi alam maupun potensi sosial mampu mengikat warga masyarakat dan komunitas dalam sebuah kegiatan ekonomi bersama. Asosiasi atau paguyuban yang berbasis pada sebuah lembaga usaha seperti UKM atau koperasi diharapkan mampu menjadi wadah utama kegiatan ekonomi masyarakat. 

Read more »